Jambi, Jambi Online.ID || Pasca digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2017 lalu terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT), pengamanan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi kini layaknya penjara.
Sejak itu, mulai dari pengamanan di pos security, hingga pintu masuk kantor yang dipasang scan sidik jari.
Tak hanya itu, pasca OTT KPK tersebut juga membuat sejumlah pejabat di Dinas PUPR Provinsi Jambi sulit untuk ditemui, baik itu oleh awak media maupun orang umum yang ingin bertemu.
Ketua Lembaga Keadilan Peduli Masyarakat Indonesia (LKPMI) Provinsi Jambi, Dedi Yansi mengatakan, apa yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi sangat berlebihan.
“Itu sangat berlebihan, harusnya dengan adanya OTT KPK 2017 lalu membuat pintu Dinas PUPR Provinsi Jambi terbuka, bukan malah makin sulit,” kata Dedi Yansi.
Selain itu, Dedi juga menilai para pejabat Dinas PUPR Provinsi Jambi harusnya lebih terbuka apabila ada awak media dan masyarakat yang ingin bertemu.
“Pejabat seperti apa itu, harusnya ditelpon tak sulit. Bahkan tak sedikit orang luar yang hendak bersilaturahmi dengan Pak Kadis atau Kabid, malah diusir,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi Nasrul.(akb)
Sumber : Pemayung