Jika pada saatnya ditemukan hal-hal yang melenceng dari pengelolaan tersebut, ia menegaskan bahwa Muhammadiyah akan mengembalikan IUP itu. Privilese Izin Tambang bagi Ormas Keagamaan Terus Digugat Artikel Kompas.id "Kalau nanti perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, kesejahteraan sosial dan lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggungjawab pula IUP itu kami kembalikan," jelasnya. Ia menjelaskan, Muhammadiyah ingin mengelola pertambangan dengan tidak merusak lingkungan. Kemudian, Muhammadiyah dijamin tidak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial ketika mengelola tambang.
"Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup. Tentu tidak mudah, tentu tidak mudah tapi kami organisasi yang selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke bisnis bikin hotel dan lain sebagainya, maka jadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab untuk jika IUP ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama, dengan mengeliminasi hal hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat," ungkapnya. Perlu diketahui, PP Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran IUP oleh pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah hari ini di Yogyakarta. "Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.
Sumber : compas.com
"Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup. Tentu tidak mudah, tentu tidak mudah tapi kami organisasi yang selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke bisnis bikin hotel dan lain sebagainya, maka jadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab untuk jika IUP ini kami manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama, dengan mengeliminasi hal hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat," ungkapnya. Perlu diketahui, PP Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran IUP oleh pemerintah untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah hari ini di Yogyakarta. "Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Minggu.
Sumber : compas.com